Sejarah Sultan Bolkiah Ke 5

Memperoleh Kekayaan

Sejak menemukan tempat yang menyediakan rempah-rempah melimpah, bangsa barat menemukan tujuan lain di Indonesia.

Mengingat harga rempah yang mahal di Eropa, bangsa barat berupaya meraup keuntungan untuk menjual rempah yang diperoleh di Indonesia.

Ini dilakukan dengan tujuan untuk memperluas kekayaan, sesuai dengan prinsip imperialisme kuno, yakni 3G.

Semboyan 3G yaitu Gold, Glory, dan Gospel.

Gold berarti kekayaan, glory berarti kejayaan, dan gospel berarti penyebaran agama.

Faktanya, pada masa itu, harga rempah-rempah bahkan bisa semahal harga logam mulia, termasuk emas, teman-teman.

Kedaton Kesultanan Ternate

Kedaton Kesultanan Ternate berlokasi di Limau, Jalan Sultan Khairun, Kelurahan Sao Siau, Ternate Utara, Pulau Ternate, Maluku Utara. Meskipun didirikan pada tahun 1813, namun sampai sekarang tempat bersejarah yang satu ini masih kokoh dan berfungsi sebagai rumah bagi Sultan Ternate. Bangunan Kedaton Kesultanan Ternate berbentuk segi delapan yang bentuknya menyerupai singa duduk dengan dua kaki menghadap ke arah laut.

Pada bagian tengah bangunan ini digunakan sebagai museum untuk menyimpan berbagai macam benda geologi, etnografi, arkeologi, filologi, teknologi, seni rupa, keramik dan berbagai macam peninggalan Kesultanan Ternate seperti singgasana, mahkota, baju adat, Al-Quran tulisan tangan serta peralatan perang.

Bantu Kami untuk Berkembang

Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!

Sebagai daerah yang ratusan tahun lalu pernah diperebutkan oleh berbagai bangsa di Eropa membuat Maluku Utara memiliki banyak tempat bersejarah yang menjadi saksi bisu perjuangan masyarakat untuk mempertahankan keutuhan wilayahnya dari para penjajah. Dan jika ingin napak tilas sejarah di Maluku Utara kamu bisa mengunjungi lima tempat berikut ini. Selain liburan, kamu juga bisa sekaligus belajar untuk menambah wawasanmu mengenai sejarah di tanah air.

Benteng Kalamata yang juga dikenal sebagai Benteng Kayu Merah terletak di bibir pantai, tepatnya di Kelurahan Kayu Merah, Kota Ternate Selatan. Keberadaan Benteng Kalamata juga bisa kamu lihat dengan jelas dari Pulau Tidore dan Pulau Maitara.

Benteng yang didirikan pada tahun 1540 oleh bangsa Portugis ini sangat terkenal di benua Eropa karena pernah diduduki oleh Belanda pada tahun 1609 dan Spanyol pada tahun 1625. Benteng Kalamata memiliki bentuk yang menyerupai empat penjuru mata angin yang terdiri dari empat bastion dengan ujung yang runcing dan memiliki lubang khusus untuk bidikan senjata.

Kedatangan Bangsa Portugis

Pada buku tematik halaman 8, kita diminta melengkapi tabel tentang kedatangan bangsa Portugis di Indonesia.

Kita diminta menulis tahun kedatangan, tempat, tujuan, peristiwa penting yang terjadi, hingga reaksi masyarakat.

Apakah teman-teman sudah menemukan jawabannya? Berikut ini Bobo akan berikan alternatifnya. Simak, yuk!

Penjelajahan samudra bangsa Portugis untuk menemukan negeri penghasil rempah-rempah dimulai akhir abad ke-15.

Namun, bangsa Portugis baru benar-benar datang dan mendarat di Indonesia pada tahun 1511, teman-teman.

Kala itu, bangsa Portugis melakukan penjelajahan lautan dengan dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque.

Baca Juga: Perlawanan terhadap Bangsa Portugis dan Penyebab Kegagalan, Materi IPS

Untuk pertama kalinya, bangsa Portugis mendarat di Indonesia, tepatnya di wilayah Kesultanan Malaka.

Keberhasilan menguasai Malaka membuat bangsa Portugis mengirimkan tiga kapal lagi ke wilayah Indonesia.

Satu kapal tenggelam, sementara itu dua lainnya berhasil mendarat di Kepulauan Banda dan Ternate.

Sejak saat itu, bangsa Portugis mulai mengembangkan sayapnya dan menguasai beberapa wilayah, yakni:

Tujuan utama bangsa Portugis datang ke Indonesia adalah untuk mencari rempah-rempah yang mahal di Eropa.

Bangsa Portugis kala itu menggunakan rempah-rempah sebagai bahan baku, obat, parfum, dan pengawet makanan.

Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk perdagangan, dominasi militer, serta penyebaran agama Katolik.

Melakukan Revolusi Industri

Bangsa barat merupakan bangsa maju yang sudah mengenal banyak teknologi dan mesin lebih dulu dibandingkan negara-negara di Asia.

Revolusi industri diketahui mulai berkembang mulai tahun 1750 sampai 1850, yang kemudian mendukung banyak ilmuwan menemukan hal baru.

Pada masa itu, mesin uap, kompas, teropong, dan peta sudah ditemukan, sehingga mendukung penjelajahan samudra.

Penggunaan teknologi tersebut diterapkan dalam perjalanan menuju Indonesia, termasuk mendukung proses mencari rempah-rempah.

Baca Juga: Apa Saja Dampak Positif dan Negatif Kolonialisme di Bidang Sosial?

Dampak positifnya, bangsa Indonesia dapat merasakan dan mempelajari teknologi yang memajukan pola pikir masyarakat.

Negara apa saja yang melakukan penjelajahan samudra?

Petunjuk: cek di halaman 1!

Lihat juga video ini, yuk!

Ingin tahu lebih banyak tentang pengetahuan seru lainnya, dongeng fantasi, cerita bergambar, cerita misteri, dan cerita lainnya? Teman-teman bisa berlangganan Majalah Bobo.

Untuk berlangganan, teman-teman bisa mengunjungi Gridstore.id.

Ikuti juga keseruan rangkaian acara ulang tahun Majalah Bobo yang ke-50 di majalah, website, dan media sosial Majalah Bobo, ya! #50TahunMajalahBobo2023

Artikel ini merupakan bagian dari Parapuan

Parapuan adalah ruang aktualisasi diri perempuan untuk mencapai mimpinya.

AIA Healthiest Schools Dukung Sekolah Jadi Lebih Sehat Melalui Media Pembelajaran dan Kompetisi

Palembang, sumselupdate.com – Kesultanan Palembang, salah satu kerajaan Islam yang dikenal di seluruh nusantara Indonesia, kesultanan Palembang dipimpin raja yang dikenal dengan Sultan Mahmud Badaruddin ll.

Dilansir dari berbagai sumber dan dilansir dari jurnal sejarah Islam di Palembang.

Berdirinya Kesultanan Palembang tidak lepas dari Kerajaan Sriwijaya setelah ditaklukkan Majapahit pada 1375 M. Kemudian pemerintahan di Palembang diserahkan kepada bupati yang ditunjuk langsung oleh Majapahit. Namun, karena banyaknya masalah internal di kerajaan Majapahit membuat perhatian terhadap wilayah taklukkannya tidak berjalan baik, bahkan Palembang sempat dikuasai oleh pedagang Tiongkok.

Namun pada akhirnya Palembang kembali dikuasai Majapahit setelah mengutus seseorang panglima bernama Arya Damar. Di beberapa catatan sejarah disebutkan, Arya Damar dibantu oleh pangeran Kerajaan Sumatera Barat bernama Demang Lebar Daun.

Kemudian Arya Damar memeluk Islam dan mengganti nama menjadi Arya Abdillah. Setelah itu, Arya Abdillah mendeklarasikan diri sebagai penguasa Palembang tetapi masih belum ada struktur pemerintahan yang baik untuk bisa disebut sebagai kerajaan.

Lalu pada tahun 1659, Palembang resmi menjadi kerajaan bercorak Islam dengan nama Kesultanan Palembang Darussalam.

Silsilah Kesultanan Palembang Berikut ini raja-raja yang pernah memimpin di Kesultanan Palembang sejak didirikan hingga sekarang.

1. Ario Dillah 1455-1486 2. Pangeran Sedo Ing Lautan: 1587-1528 3. Ki Gede Ing Suro Tuo: 1528-1545 4. Ki Gede Ing Suro Mudo: 1546-1575 5. Ki Mas Adipati: 1575-1587 6. Pangeran Madi Ing Angsoko: 1588-1623 7. Pangeran Madi Alit: 1623-1624 8.Pangeran Seda Ing Pura: 1624-1630 9. Pangeran Seda Ing Kenayan: 1630-1642 10. Pangeran Seda Ing Pasarean: 1642-1643 11. Pangeran Mangkurat Seda Ing Rejek: 1643-1659

12. Kiai Mas Hindi (Sultan Abdurrahman): 1662-1706

13. Sultan Muhammad (Ratu) Mansyur Jayo Ing Lago: 1706-1718

14. Sultan Agung Komaruddin Sri Teruno: 1718-1727

15. Sultan Mahmud Badaruddin I Jayo Wikramo: 1727-1756 16. Sultan Ahmad Najamuddin I: 1756-1774 17. Sultan Muhammad Bahauddin: 1774-1803 18. Sultan Mahmud Badaruddin II: 1803-1821 19. Sultan Husin Dhiauddin/ Sultan Ahmad Najamuddin II (adik Mahmud Badaruddin II): 1812-1813 20. Sultan Ahmad Najamuddin III (putra Mahmud Badaruddin II): 1819-1821 21.;Sultan Ahmad Najamuddin IV (putra Sultan Ahmad Najamuddin II): 1821-1823

21. Sultan Mahmud Badaruddin III,

22. Prabu Diradja Al-Hajj (2003–2017)

23. Sultan Mahmud Badaruddin IV Jayo Wikramo RM Fauwaz Diraja SH Mkn.

Berikut peninggalan Sultan Palembang.

1. Masjid Agung Palembang Masjid Agung Palembang dibangun oleh Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama bin Sultan Muhammad Mansyur Jaya Ing Laga atau dikenal dengan nama Sultan Mahmud Badaruddin I. Peletakan batu pertama dilakukan pada tanggal 15 September 1738. Dan pada hari Senin, 26 Mei 1748, Masjid Agung diresmikan.

2. Benteng Kuto Besak Benteng Kuto Besak terletak di tepi Sungai Musi dan dibangun oleh Sultan Muhammad Bahauddin yang memerintah pada tahun 1716-1803. Benteng Kuto Besak adalah keraton keempat dari Kesultanan Palembang yang diresmikan pada tanggal 23 Februari 1790.

3. Benteng Kuto Gawang Benteng Kuto Gawang merupakan keraton pertama dari Kesultanan Palembang sekaligus pusat pemerintahan. Lokasi Benteng Kuto Gawang cukup strategis dan secara teknis diperkuat dinding tebal dari kayu unglen dan cecurup yang membentang antara Plaju hingga Pulau Kemaro, sebuah pulau kecil yang letaknya di tengah Sungai Musi. Kini bekas lokasi Bentang Kuto Gawang sekarang dijadikan Pabrik Pupuk Sriwijaya.

4. Kompleks Makam Gede Ing Suro Di kompleks Makam Gede Ing Suro terdapat makam Kiai Gede Ing Suro Tuo beserta keluarganya, termasuk makam Pualang Cian Cin (Hasan I-Din Sontan) dan Raden Kusumoningrat. Lokasinya terletak di ujung Jalan Haji Umar, Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang.

5. Kompleks Makam Kawah Tengkurep Kawah Tengkurep merupakan nama sebuah kompleks makam Sultan Mahmud Badaruddin I, salah seorang penguasa Kesultanan Palembang pada abad ke-18.

Nama tengkurep dipakai karena pada atap yang menaungi makam Sultan Mahmud Badaruddin I terbuat dari beton berbentuk kawah yang tertelungkup.

6. Rumah Limas Rumah Limas merupakan rumah tradisional para penguasa Palembang yang muncul sejak Kesultanan Palembang. Sejak tahun 1932, Rumah Limas juga dikenal sebagai Rumah Bari, yang artinya rumah lama atau tua. (**)

Offenbar hast du diese Funktion zu schnell genutzt. Du wurdest vorübergehend von der Nutzung dieser Funktion blockiert.

Hassanal Bolkian năm 2024

Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah (Jawi: حسن البلقية ابن عمر علي سيف الدين ٣; sinh 15 tháng 7 năm 1946) là đương kim Sultan, Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính của Brunei Darussalam. Ông là vị Sultan thứ 29 của đất nước Brunei.

Hassanal Bolkiah là trưởng nam của Omar Ali Saifuddien III - vị Sultan thứ 29 của Brunei. Năm 1961, ông được phong làm Thái tử. Năm 1966, ông sang Anh học tại Trường Sĩ quan Lục quân Hoàng gia Sandhurst. Năm 1967, ông về nước và kế vị vua cha. Cũng như cha, ông được Nữ hoàng Elizabeth II của Anh phong tước Hiệp sĩ. Năm 1984, Brunei độc lập, ông kiêm giữ chức Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Tài chính.

Sultan Hassanal Bolkiah có 1 Vương hậu - Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, và 2 cung phi - Pengiran Isteri Mariam và Pengiran Isteri Azrinaz Mazhar. Ngài có 7 vương nữ và 5 vương tử (tính cả Thái tử Al - Muhtadee Billah). Ông còn có một người cháu gọi mình bằng bác tên là Faiq Bolkiah, hiện đang chơi cho câu lạc bộ Chonburi F.C..

Ông được xếp hạng trong số những cá nhân giàu có nhất thế giới. Tính đến năm 2023, Hassanal Bolkiah được cho là có tài sản ròng trị giá 30 tỷ USD.[1] Ông là vị vua hiện tại trị vì lâu nhất thế giới[2] và là nguyên thủ quốc gia tại vị lâu nhất. Vào ngày 5 tháng 10 năm 2017, Bolkiah đã tổ chức Năm Thánh Vàng để đánh dấu năm thứ 50 trị vì của mình.[3]

Pengiran Muda (Vương tử) Hassanal Bolkiah sinh ra dưới thời trị vì của chú ông là Sultan Ahmad Tajuddin vào ngày 15 tháng 7 năm 1946, tại Istana Darussalam.[4] Cha của ông, Bendahara vào thời điểm đó, là người thừa kế của Brunei và Hassanal Bolkiah vào thời điểm sinh ra là người thứ 2 trong danh sách kế vị.[5] Ông đã được học giáo dục tư thục ở Surau của Istana Darul Hana trước khi đi học chính thức. Ông là Quốc vương đầu tiên của Brunei được giáo dục đầy đủ ở phương Tây, cả trong nước và ngoài nước. Năm 1955, Hassanal Bolkiah bắt đầu theo học tại Trường Mã Lai Sultan Muhammad Jamalul Alam ở Brunei Town (nay gọi là Bandar Seri Begawan). Năm 1961–1963, ông đăng ký vào Trường Jalan Gurney và Học viện Victoria ở Kuala Lumpur.[5][6]

Ở tuổi 15, ông được tấn phong Pengiran Muda Mahkota (Thái tử) vào ngày 14 tháng 7 năm 1961.[4][6] Đáng chú ý, Trung đoàn Súng trường Gurkha 2 được điều động tới Brunei vào năm 1962, năm cuộc nổi dậy ở Brunei bắt đầu. Thiếu tá Digby Willoughby và một đội nhỏ quân Gurkha đã giúp giải cứu cha ông và ông khỏi cung điện của họ, và cha ông mãi mãi biết ơn hành động của Willoughby vào ngày hôm đó.[7]

Do mối quan hệ căng thẳng giữa Brunei và Malaysia vào năm 1963, Hassanal Bolkiah đã quay trở lại Brunei để hoàn thành chương trình học của mình tại Sultan Omar Ali Saifuddien College, một trường học dạy bằng tiếng Anh. Sau đó, ông đăng ký làm sĩ quan thiếu sinh quân tại Học viện Quân sự Hoàng gia Sandhurst, Vương quốc Anh, vào ngày 4 tháng 1 năm 1966.[6] Ông và vợ chào tạm biệt các quan chức nhà nước vào sáng sớm ngày 7 tháng 9 năm 1966 và rời sân bay Brunei đi Anh.[8] Ông tốt nghiệp Học viện Quân sự Hoàng gia Sandhurst ở Vương quốc Anh và được bổ nhiệm làm Đại úy danh dự trong Đội cận vệ Coldstream[5] vào ngày 1 tháng 3 năm 1968.[9]

Sau 17 năm nắm quyền, Quốc vương Omar Ali Saifuddien tuyên bô thoái vị vào ngày 4 tháng 10 năm 1967, nhường ngôi cho Thái tử Hassanal Bolkiah, con trai cả 21 tuổi của ông.[10][11] Hassanal Bolkiah trở về Brunei trước khi học xong để đảm nhận trách nhiệm của cha mình với tư cách là người lãnh đạo chính phủ.[6][12]

Lễ đăng quang bắt đầu bằng việc treo cờ vàng tại Bukit Panggal và cờ đỏ tại Bukit Sungai Kebun vào tháng 2 năm 1968. Thông báo này cũng được Đài phát thanh Brunei phát đi khắp cả nước.[13] Bản tin về lễ đăng quang mà Đài phát thanh Brunei và Cục Thông tin cung cấp được ca ngợi là chương trình xuất sắc nhất trong năm.[14] Hơn nữa, Ủy ban Đăng quang đã ký hợp đồng với một hãng phim Nhật Bản để làm một bộ phim màu ghi lại sự kiện này. Phim được phân phối ở định dạng 35 mm và 16 mm để phân phối toàn cầu.[14]

Khi hàng ngàn người dân và khách du lịch đổ về các địa điểm thuận lợi ở trung tâm thành phố, nơi mà việc tiếp cận bị hạn chế (trừ các phương tiện công vụ) từ sáng sớm, các chức sắc gần xa đã chứng kiến ​​nghi thức lâu đời ở Lapau mới được xây dựng.[15] Với mái nhà phía sau được hạ xuống để có thể nhìn thấy mình, Sultan đã đến chiếc Mercedes-Benz 600 Pullman Landaulet[16] sáu cửa mới toanh của mình sau nghi thức tắm rửa theo phong tục của người Hồi giáo tại Istana Darul Hana, trước đó là màn chào mừng bằng 21 phát đại bác.[17]

Tại trạm cứu hỏa, Quốc vương và những người hầu cận với trang phục sặc sỡ tương bước vào cỗ xe hoàng gia, được gọi là Usongan Diraja. Quốc vương mặc lễ phục màu đỏ và vàng, lấp lánh các huân chương của ông. Được chế tác đặc biệt cho lễ đăng quang, cỗ xe bao gồm một chiếc ngai bằng da hổ và phần thân gồm 26 tấm gỗ chạm khắc được trang trí bằng vàng 24 cara và những viên kim cương quý.[18] Dài khoảng 85 foot (26 m), nó được lái vào ngày 1 tháng 8 năm 1968, bởi 50 binh sĩ trong số 50 binh sĩ mặc đồ đen được tuyển chọn đặc biệt của Trung đoàn Hoàng gia Mã Lai Brunei.[19]

Ông đội vương miện trên đầu và cầm trên tay Keris si-Naga,[20] biểu tượng của quyền lực hoàng gia tối cao ở Brunei, được trao bởi cha ông, Paduka Seri Begawan Sultan Omar Ali Saifuddien.[19] Sau đó, ông cởi bỏ thanh kiếm nghi lễ của mình, thề trung thành với con trai mình với tư cách là người đứng đầu nhà nước và tôn giáo. Giống như cha mình trước đó, vị vua mới đã thề sẽ duy trì hòa bình và thịnh vượng của đất nước. Ông cũng hứa sẽ cải thiện mức sống của người dân thông qua các dự án phát triển khác nhau, đồng thời bảo vệ và duy trì đạo Hồi cũng như phong tục và truyền thống của Brunei.[20] Sau lễ đăng quang, tân Quốc vương tiến hành rước kiệu qua thủ đô, đi qua hàng học sinh đang reo hò Daulat Tuanku (Vua muôn năm).[21]

Trong số các quan chức nước ngoài tới dự buổi lễ có Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu; thủ tướng Malaysia Tunku Abdul Rahman; và Cao ủy Anh tại Brunei, A.R. Adair, người đại diện cho Nữ vương Elizabeth II.[22] Để kỷ niệm sự kiện này, Medel Đăng quang[23] và các con tem đã được phát hành.[24]

Hassanal Bolkiah tiếp tục nhận được lời khuyên từ cha mình trong mọi quyết định quan trọng vì tuổi đời của ông còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm trong các vấn đề hành chính nhà nước. Khi phát biểu tại lễ đăng quang, ông đã làm rõ vấn đề này. Bất chấp những phủ nhận trước đó rằng ông sẽ không tham gia chính trị, chỉ thị này cho thấy Hassanal Bolkiah vẫn giữ được khả năng gây ảnh hưởng đến hệ thống chính trị của Brunei. Sự tham gia của cha ông càng củng cố lập luận về sự ổn định của hệ thống hoàng gia vì "quyền lực đằng sau ngai vàng".[6] Theo hiến pháp năm 1959 của Brunei, quốc vương là nguyên thủ quốc gia với toàn quyền hành pháp, bao gồm cả quyền lực khẩn cấp kể từ năm 1962.[25]

Ngân sách 500 triệu đô la Brunei đã được phân bổ cho Kế hoạch phát triển quốc gia lần thứ ba (RKN3), được ban hành từ năm 1975 đến năm 1979. Các mục tiêu sau đây được ưu tiên trong việc xây dựng và thiết kế kế hoạch nhằm duy trì mức độ việc làm và đa dạng hóa nền kinh tế thông qua tăng tốc phát triển nông nghiệp và công nghiệp.[26] Với ngân sách 2,2 tỷ đô la Brunei, RKN4 (1980–1984) đặt trọng tâm vào việc nâng cao phúc lợi kinh tế, xã hội và văn hóa của người dân. Với ngân sách 3,7 tỷ đô la Brunei, RKN5 (1986–1990) nhằm mục đích cung cấp nhiều dịch vụ và cơ sở hạ tầng cần thiết để nâng cao mức sống của người dân đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và xã hội của quốc gia.[26]

Việc chính phủ Anh yêu cầu Brunei trở thành một quốc gia độc lập với nền dân chủ nghị viện mâu thuẫn với Quốc vương Hassanal Bolkiah và mong muốn của cha ông là duy trì cơ cấu chính trị quân chủ chuyên chế. Họ lo ngại về khả năng an ninh và quốc phòng của Brunei, cảm thấy quốc gia này chưa sẵn sàng giành độc lập khỏi sự bảo hộ của Anh. Trong các chuyến thăm của Malcolm MacDonald vào tháng 1 năm 1968 và George Thomson vào tháng 4 năm 1968, Quốc vương và cha ông bày tỏ lo lắng về hậu quả của việc Anh rút quân khỏi Viễn Đông.[6]

Vào ngày 19 tháng 9 năm 1968, một phái đoàn do Quốc vương mới đăng quang Hassanal Bolkiah dẫn đầu đã tới London để thảo luận về tương lai chính trị của Brunei. Từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 26 tháng 10, phái đoàn đã tổ chức tham vấn với các quan chức Anh, tập trung vào việc đóng quân của Trung đoàn Gurkha và các điều khoản của Hiệp định 1959 liên quan đến điều khoản an ninh của Brunei và trách nhiệm của Anh đối với các vấn đề đối ngoại của nước này, cả hai đều sẽ hết hạn vào tháng 11 năm 1970, thực tế là vòng đàm phán đầu tiên không làm người Anh thay đổi quan điểm về Brunei, ông vẫn lạc quan và theo đuổi nhiều cuộc đàm phán hơn.[6]

Hassanal Bolkiah đã thực hiện ba chuyến đi tới London từ tháng 5 đến tháng 12 năm 1969 trong nỗ lực giao tiếp với chính phủ Công Đảng Anh, nhưng những chuyến thăm này không thu được kết quả gì. Đề xuất rút toàn bộ quân nhân—kể cả quân nhân ở Brunei—tiếp tục được chính quyền Anh theo đuổi. Sultan Hassanal Bolkiah đến London vào ngày 14 tháng 11 năm 1969, cùng với Vương tử Mohamed Bolkiah và các quan chức khác, để tiếp tục thảo luận với Malcolm Shepherd và Michael Stewart. Chính phủ Công Đảng Anh vẫn kiên định quyết tâm từ bỏ quyền kiểm soát Brunei bất chấp những nỗ lực này.[6]

Hassanal Bolkiah thực hiện một chuyến đi khác tới London vào tháng 4 năm 1970 trong nỗ lực phá vỡ thế bế tắc trong các cuộc đàm phán, nhưng chính phủ Anh vẫn kiên quyết giữ vững lập trường vì cho rằng Brunei có thể tự vệ mà không cần sự trợ giúp của Anh. Cho rằng hiệp ước quốc phòng sắp hết hạn vào tháng 11 năm 1970, ông bày tỏ lo ngại đáng kể về điều này, quốc vương nói rằng "ngay cả khi một nửa dân số nam giới gia nhập Lực lượng vũ trang, Brunei vẫn sẽ không thể tự vệ được."[6]

Với Đảng Bảo thủ lên nắm quyền, Hassanal Bolkiah đã tìm thấy hy vọng mới. Chính phủ Anh đồng ý duy trì sự hiện diện hạn chế của quân đội Anh ở Đông Nam Á, bao gồm việc giữ Trung đoàn Gurkha đồn trú ở Brunei, và quyết định không từ bỏ Hiệp định 1959, dự kiến ​​sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 6 năm 1970. Điều này dẫn đến các cuộc đàm phán thành công với Nam tước Anthony Royle vào tháng 11 năm 1970. Các cuộc đàm phán này dẫn đến việc ký kết Hiệp định Hữu nghị Anh-Brunei vào ngày 23 tháng 11 năm 1971, mang lại cho Brunei "độc lập hoàn toàn trong nước" và hạn chế quyền lực của Cao ủy Anh trong các vấn đề liên quan đến đối ngoại.[6]

Theo Chương 55 của Hiến pháp năm 1959, Hội đồng Lập pháp được bầu năm 1970 đã bị giải tán vào ngày 15 tháng 12 năm 1977, với sự đồng ý của Quốc vương. Quốc vương đã đồng ý tái cơ cấu và bổ nhiệm lại một số thành viên cũ của hội đồng. Vào ngày 22 tháng 12 năm 1977, một hội đồng mới chính thức được triệu tập trở lại.[27] Ngày hôm sau, Hassanal Bolkiah giải tán hội đồng.[28]

Hassanal Bolkiah đứng đầu một phái đoàn tới London vào năm 1978 để đàm phán về việc trao trả độc lập cho Brunei. Kết quả là Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa Brunei và Anh, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 1984, và giải phóng Chính phủ Anh khỏi nhiệm vụ quản lý các vấn đề đối ngoại và quốc phòng của Brunei.[29] Đây là ngày đánh dấu Brunei độc lập khỏi Vương quốc Anh, sau gần 20 năm nằm dưới chế độ bảo hộ. Ông nắm quyền kiểm soát Brunei như một quốc gia độc lập dưới quyền một vị vua "dân chủ",[30] kiêm Thủ tướng.[31] Hassanal Bolkiah đọc Tuyên ngôn Độc lập vào lúc nửa đêm.[32][33]

Vào ngày đất nước giành độc lập, Hassanal Bolkiah trở thành Thủ tướng, đồng thời là người đứng đầu chính phủ. Ngoài ra, ông còn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính.[34][34] Đồng thời, ông tuyên bố Melayu Islam Beraja (MIB) là triết lý quốc gia. Nó đóng vai trò như một trụ cột trong cuộc sống của các công dân của quốc gia, bất kể tôn giáo, văn hóa hay thành phần xã hội; hệ thống quân chủ, các giá trị văn hóa Mã Lai và giáo lý tôn giáo Hồi giáo đều đã góp phần tạo nên di sản lịch sử của quốc gia vẫn được gìn giữ cho đến ngày nay. Chúng cũng đóng vai trò như một pháo đài để bảo vệ Brunei khỏi những ảnh hưởng từ bên ngoài.[35]

Hassanal Bolkiah tái lập Hội đồng Lập pháp vào ngày 27 tháng 12 năm 1983, và nó bị giải tán vào ngày 13 tháng 2 năm 1984.[28] Ông đã đóng góp 210.000 đô la Brunei cho Trường Quốc tế Liên Hiệp Quốc (UNIS). Pengiran Bahrin, đặc phái viên của ông, đã tặng món quà cho Refauddin Ahmad, chủ tịch hội đồng quản trị UNIS, nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Liên Hiệp Quốc và kỷ niệm một năm Brunei trở thành thành viên.[36]

Với ngân sách 5,5 tỷ đô la Brunei, RKN6 (1991–1995) nhằm giải quyết các nhu cầu của đất nước, đặc biệt là nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống của người dân cũng như củng cố hơn nữa nền kinh tế quốc gia. RKN7 (1996–2000) của kế hoạch phát triển dài hạn 20 năm bắt đầu từ năm 1985 và có tổng ngân sách là 7,2 tỷ đô la Brunei là kế hoạch phát triển quốc gia thứ 7. Kế hoạch này nhằm nâng cao thành tựu kinh tế của quốc gia đồng thời tiếp tục cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của người dân.[37] Ông tự bổ nhiệm mình làm Bộ trưởng Bộ Tài chính vào ngày 23 tháng 2 năm 1997.[39] Trước đây ông đã giữ chức vụ này từ năm 1984 đến năm 1986 trước khi nó được em trai ông là Vương tử Jefri Bolkiah tiếp quản.[34][38]

Năm 1992 kỷ niệm 25 năm cại trị của Hassanal Bolkiah. Ước tính Brunei đã chi khoảng 200 triệu USD để kỷ niệm sự kiện này, bao gồm việc xây dựng một nhà thờ Hồi giáo 6.000 chỗ ngồi với mái vòm bằng vàng, 21 nhà khách dành cho các quan chức đến thăm, một trung tâm triển lãm và 200 ô tô Mercedes-Benz cho du khách.[39] Để kỷ niệm cột mốc quan trọng này, Tòa nhà Tưởng niệm Churchill đã trở thành Tòa nhà Biểu tượng Hoàng gia Brunei vào năm 1992.[40] Được thành lập để kỷ niệm sự kiện này, Huân chương Năm Thánh Bạc (Pingat Jubli Perak) được trao thành ba hạng: vàng, bạc và đồng.[41][42]

Đỉnh cao của tất cả các hoạt động là một bữa tiệc hoành tráng được tổ chức tại Istana Nurul Iman, nơi Yang di-Pertuan Agong Azlan Shah và Raja Permaisuri Tuanku Bainun của Malaysia, Vương tử Edward, Công tước xứ Edinburgh, các Quốc vương và vương hậu của các tiểu quốc của Malaysia nằm trong số các thành viên tham dự.[39] Quốc vương xuất hiện trước người dân của mình trong một buổi lễ tại Istana Nurul Iman, cùng với hai người vợ và mười người con của ông, tất cả đều mặc trang phục màu vàng và đeo trang sức lấp lánh. "Các chính sách của người cha quá cố của tôi, đặc biệt là bảo vệ hòa bình, nâng cao mức sống của người dân và sự thịnh vượng của đất nước, cũng như đề cao... đạo Hồi," vị quốc vương 46 tuổi cam kết trong một bài phát biểu ngắn gọn. Sau đó, nhà vua tới thủ đô trên chiếc limousine Rolls-Royce Silver Spur và ngồi trên một cỗ xe lớn làm bằng gỗ và vàng với những người hầu mặc trang phục màu đen.[39]

Người dân Kuala Belait đã tặng Công viên Silver Jubilee như một vật kỷ niệm cho dịp này.[43] Công viên giải trí có tên là Công viên Sultan Haji Hassanal Bolkiah Silver Jubilee là một địa điểm du lịch nổi tiếng và là địa danh nổi tiếng trong khu vực.[44] Ông đã ra lệnh thành lập một quỹ có tên là Quỹ Sultan Haji Hassanal Bolkiah liên quan đến Lễ kỷ niệm Năm Thánh Bạc của Quốc vương Hassanal Bolkiah lên ngôi vào ngày 5 tháng 10 năm 1992.[45][46]

Năm 2004, Hội đồng Lập pháp, vốn đã bị giải tán từ năm 1962, đã được mở cửa trở lại.[47] Vào ngày 9 tháng 3 năm 2006, Sultan được cho là đã sửa đổi hiến pháp của Brunei để khiến ông không thể sai lầm theo luật pháp Brunei.[48]

Đề xuất sửa đổi hiến pháp năm 1959 là mục đầu tiên trong chương trình nghị sự khi Quốc vương triệu tập lại vào ngày 25 tháng 9 năm 2004, sau 21 năm gián đoạn. Đề xuất sửa đổi hiến pháp nhằm mở rộng Hội đồng Lập pháp lên 45 ghế, trong đó 15 ghế đã được bầu, đã được hội đồng thông qua. Vào ngày 1 tháng 9 năm 2005, Sultan giải tán hội đồng; ngày hôm sau, hội đồng được tái lập theo Hiến pháp Brunei sửa đổi.[28]

Vào tháng 9 năm 2005, Quốc vương đề cử năm thành viên vào Hội đồng Lập pháp mới, những người được bầu gián tiếp để đại diện cho các hội đồng làng. Kế hoạch thành lập cơ quan lập pháp gồm 45 thành viên với 15 ghế bầu cử công khai đã được đưa ra bàn thảo vào năm 2006 và 2007, nhưng đến cuối năm, các cuộc bầu cử vẫn chưa được ấn định. Đạo luật An ninh Nội địa (ISA) về cơ bản bảo vệ quyền lực cá nhân của quốc vương, trong khi mọi quyền lực nhà nước vẫn do gia đình quốc vương và những người thừa kế được chỉ định nắm giữ.[49] Vào ngày 4 tháng 3 năm 2008, Hội đồng Lập pháp đã triệu tập cuộc họp khai mạc kỳ họp thứ tư tại cơ sở mới đặt tại Jalan Kebangsaan. Ngay sau khi nhận được Lời chào Hoàng gia và nhìn thấy đội danh dự do các sĩ quan Lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Brunei điều động, Quốc vương đã chủ trì lễ khánh thành hoành tráng bằng cách ký vào một tấm bảng.[50]

Tại Sân vận động Quốc gia Hassanal Bolkiah vào ngày 23 tháng 2 năm 2009, Quốc vương Hassanal Bolkiah đã có mặt tại lễ kỷ niệm Năm Thánh Bạc của Brunei, cùng với các thành viên hoàng gia và các nhà lãnh đạo chính thức của ông. Theo sau đội duyệt binh danh dự và cuộc tuần hành vừa qua, Quốc vương đã có mặt khi có tới 25 thanh niên đại diện cho nhiều cơ quan chính phủ, khu vực tư nhân, các cơ sở giáo dục đại học và các hiệp hội đọc lời tuyên thệ Ngày Quốc khánh. Các buổi biểu diễn trên sân không có lỗi, được chia thành sáu phần, được tạo ra để thể hiện chủ đề của Lễ kỷ niệm Năm Thánh Bạc của Brunei, Kedewasaan Bernegara (Sự trưởng thành của Quốc gia).[51] Để kỷ niệm sự kiện này, ông đã thành lập Medal Ngày Quốc khánh Năm Thánh Bạc.[52]

Chủ đề RKN về "Kiến thức và Đổi mới, Tăng Năng suất, Tăng trưởng Kinh tế Nhanh" tập trung vào RKN10 (2012–2017) về các sáng kiến ​​phát triển nhằm đạt được tăng trưởng kinh tế nhanh hơn và cao hơn.[26]

Vào năm 2014, Hassanal Bolkiah tuyên bố thực hiện các hình phạt hình sự nghiêm khắc của Hồi giáo, tiến tới các đề xuất gây ra sự phản đối hiếm hoi trong nước đối với nhà cai trị giàu có và cả sự phẫn nộ trên toàn thế giới. Kế hoạch của vương quốc về các hình phạt sharia, mà cuối cùng sẽ bao gồm đánh đòn, cắt cụt chân tay và ném đá đến chết, đã gây ra sự phẫn nộ trên các trang mạng xã hội. Sau sự chậm trễ không giải thích được trong việc thực hiện dự kiến ​​​​các hình phạt vào ngày 22 tháng 4 năm 2014, điều này làm dấy lên suy đoán rằng quốc vương đang do dự, sự không chắc chắn xung quanh việc thực thi chúng. Tuy nhiên, ông tuyên bố rằng hành động này là "phải" xét theo đạo Hồi, bác bỏ "những lý thuyết không bao giờ kết thúc" rằng các hình phạt của sharia là khắc nghiệt trong những nhận xét rõ ràng là nhắm vào những người chỉ trích.[53][54]

Hassanal Bolkiah cũng cấm tổ chức lễ Giáng sinh công khai vào năm 2015, bao gồm cả việc đội mũ hoặc mặc quần áo giống ông già Noel. Lệnh cấm chỉ ảnh hưởng đến người Hồi giáo địa phương.[55] Người theo đạo Thiên chúa vẫn được phép tổ chức lễ Giáng sinh. Theo cố Giám mục và Hồng y người Brunei Cornelius Sim, vào ngày 25 tháng 12 năm 2015, ước tính có khoảng 4.000 trong số 18.000 người Công giáo Brunei, chủ yếu là người Trung Quốc và người nước ngoài sống ở Brunei, đã tham dự thánh lễ vào Đêm Giáng sinh và Ngày Giáng sinh. Mặc dù không có lệnh cấm tuyệt đối về việc tổ chức lễ kỷ niệm, nhưng có lệnh cấm ảnh hưởng đến việc trang trí Giáng sinh ở những nơi công cộng, đặc biệt là các trung tâm mua sắm.[56]

Vào ngày 22 tháng 10 năm 2015, Hassanal Bolkiah bổ nhiệm chính mình làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đất nước,[57] thay thế em trai ông là Vương tử Mohamed Bolkiah.[58] RKN11 (2018–2023), với chủ đề là "Tăng sản lượng của ngành phi dầu khí như chất xúc tác cho tăng trưởng kinh tế", các nỗ lực phát triển tích hợp hơn nữa trong sản xuất của ngành phi dầu khí.[26][58]

Lễ kỷ niệm 50 năm ngày cai trị được tổ chức vào ngày 5 tháng 10 năm 2017, ông tuyên bố trong bài phát biểu của mình rằng đó là "ngày lịch sử nhất" đối với cả người dân Brunei và chính ông.[59] Ngoài ra, Sultan tuyên bố rằng ông và người dân của mình cần thực hiện "trách nhiệm lẫn nhau".[60] Theo thông cáo báo chí từ các quốc, Thủ tướng Lý Hiển Long của Singapore, Hun Sen của Campuchia, Najib Razak của Malaysia, Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi của Myanmar, Tổng thống Rodrigo Duterte của Philippines và Joko Widodo của Indonesia đã lên kế hoạch tới tham dự lễ kỷ niệm.[61][62][63] Trong số nhiều vị khách hoàng gia tham dự có Vương tử Edward và vợ ông, Sophie, Công tước phu nhân xứ Edinburgh.[64]

Trước cuộc diễu hành cua lễ kỷ niệm, 80.000 người đã tập trung ở trung tâm thủ đô dưới bóng mây thấp bên ngoài Istana Nurul Iman.[61] Đại thị vệ dẫn đầu cuộc diễu hành hoàng gia, và các ban nhạc diễu hành của Lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Brunei và Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Brunei theo sau. Quốc vương lên cỗ xe hoàng gia của mình trước Trạm cứu hỏa Bandar Seri Begawan.[65] Khi ông bước xuống đường, hàng chục nghìn người có thiện chí đã reo hò, Daulat Kebawah Duli Tuan Patik! Daulat (Vua muôn năm), trong khi vẫy quốc kỳ.[59]

Cung điện của quốc vương đã tổ chức các lễ hội trước đó, trong đó Quốc vương và Vương hậu ngồi trên ngai vàng để tiếp kiến ​​hoàng gia và đội cận vệ danh dự bắn 21 phát đại bác chào mừng. Cỗ xe hoàng gia được kéo bởi năm mươi người được lựa chọn đặc biệt trên quãng đường dài 5 km (3,1 dặm).[61] Thái tử Al-Muhtadee Billah, các vương tử Abdul Azim, Abdul Malik, Abdul Mateen và Abdul Wakeel, cùng Vương nữ Rashidah Sa'adatul Bolkiah cùng quốc vương ngồi trên cỗ xe. Một phong tục thường được lưu giữ trong các dịp hoàng gia, du khách cũng như người dân địa phương được xem đánh trống và trưng bày xa hoa các loại vũ khí bằng vàng và bạc, bao gồm cả Kampilan (dao găm) và Kalasak (khiên).[65]

Năm Thánh Vàng của Quốc vương sẽ được tổ chức bằng một số sự kiện vào tháng 10, bao gồm lễ khánh thành Cầu Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha vào ngày 14 tháng 10 và khánh thành Công viên Hành lang Sinh thái vào ngày 22 tháng 10.[65] Hơn nữa, Huân chương Năm Thánh Vàng của Bệ hạ được tạo ra với ba hạng riêng biệt.[66][67] Bảo tàng Lễ phục Hoàng gia là tên mới của Tòa nhà Lễ phục Hoàng gia kể từ ngày 2 tháng 12 năm 2017, để vinh danh lễ kỷ niệm Năm Thánh vàng của ông.[59]

Trong thời điểm số ca nhiễm COVID-19 gia tăng vào tháng 5 năm 2020, Brunei đã nhanh chóng thực hiện cách ly. Thủ tục phong tỏa nhanh chóng được thực hiện và những công dân trở về từ nước ngoài cách ly tại các trung tâm. Khi các hạn chế xã hội nới lỏng trong nước, Hassanal Bolkiah đã kêu gọi thận trọng. Ông đã thể hiện khả năng lãnh đạo của mình khi chỉ trong vài ngày, ông đã cấm người nước ngoài vào Brunei và ngăn cản công dân Brunei ra nước ngoài. Hơn nữa, với tư cách là một người có thẩm quyền Hồi giáo, sự lãnh đạo của quốc vương đặc biệt quan trọng.[68]

Hassanal Bolkiah đã lãnh đạo đất nước một cách có đạo đức và kiên định với tư cách là người đứng đầu chính trị và tôn giáo. Ông cũng nhắc nhở người dân Brunei rằng đối với người Hồi giáo, virus được Chúa gửi đến, nhấn mạnh nghĩa vụ của người Hồi giáo phải tuân thủ các tiêu chuẩn giãn cách xã hội, chăm sóc vệ sinh, tăng cường cầu nguyện và suy ngẫm Kinh Qur'an[69][70]. Cần có những thái độ như vậy để đảm bảo việc tuân thủ các khuyến nghị về sức khỏe cộng đồng.[68] Vào ngày 1 tháng 4 năm 2021, ông được tiêm vắc xin ngừa COVID-19 tại dinh thự hoàng gia Istana Nurul Iman ở Bandar Seri Begawan. Quốc vương đã chấp thuận cho công chúng tiếp nhận chương trình tiêm chủng COVID-19 dần dần sau lần tiêm liều đầu tiên.[71] Những người tham gia đã gián tiếp tôn vinh Quốc vương, được biết đến như là "vị vua quan tâm", vì đã cung cấp cho "rakyat" (người dân) của mình trong suốt thời kỳ đại dịch đang phát triển bằng cách chia sẻ ý kiến ​​của họ về mức độ hiệu quả của chính phủ.[72]

Vào ngày 19 tháng 9 năm 2022, Sultan và Vương tử Abdul Mateen đã tham dự lễ tang cấp nhà nước của Nữ vương Elizabeth II tại Tu viện Westminster ở London.[73] Để thể hiện sự tôn trọng đối với cố Nữ vương, ông đã chấp thuận cho treo cờ rủ tại các tòa nhà chính phủ và văn phòng cơ quan đại diện ngoại giao của Brunei ở nước ngoài.[74]

Trong bài phát biểu vào ngày 22 tháng 2 năm 2024, Ngày Quốc khánh lần thứ 40 của Brunei, Hassanal Bolkiah đã gọi nền độc lập của quốc gia như một món quà từ Chúa. Ông nhấn mạnh rằng đoàn kết và lòng yêu nước là điều cần thiết để phát huy giá trị tôn giáo, chủ quyền và bản sắc dân tộc. Ông cũng nhấn mạnh rằng sự độc lập đích thực bao gồm tự do và hòa hợp, đạt được nhờ sự hy sinh của các thế hệ trước và hiện tại. Quốc vương còn cho rằng thành tích mạnh mẽ của Brunei trên các chỉ số quốc tế là nhờ sự thành công của RKN trong việc phát triển lực lượng lao động của đất nước và đưa các giải pháp sáng tạo vào thực tế.[75]

Hassanal Bolkiah cũng rất chú trọng đến việc bồi dưỡng và củng cố mối quan hệ với thế giới bên ngoài. Ông đã thực hiện nhiều chuyến đi vòng quanh Châu Âu, Trung Đông, Đông Nam Á và Đông Á cũng như Hoa Kỳ. Bolkiah phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc về việc Brunei Darussalam được kết nạp vào Liên Hiệp Quốc vào tháng 9 năm 1984.[76][77] Sau đó, Brunei đã đạt được một số cột mốc ngoại giao như trở thành thành viên của cả ASEAN và Liên Hiệp Quốc (LHQ) vào năm 1984.[78] Cùng năm đó, ông chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với một số quốc gia, trong đó có Singapore.[11] Giống như cha mình, ông được Nữ vương Elizabeth II phong tước hiệp sĩ, trong đó Brunei là quốc gia được Anh bảo hộ cho đến năm 1984.[79][80] Ông là chủ tịch Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo APEC năm 2000 khi Brunei Darussalam đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh này.[81]

Sau khi hai nước ký kết Hiệp định khung Thương mại và Đầu tư (TIFA) tại Washington, D.C vào ngày 16 tháng 12 năm 2002, quan hệ thương mại và đầu tư giữa Brunei và Hoa Kỳ dự kiến ​​sẽ mở rộng. Vào ngày 27 tháng 12 năm 2004, Brunei đã ký Hiệp định đa phương về Tự do hóa Dịch vụ Hàng không Hành khách. Một thỏa thương quyền vận tải hàng không trao các quyền không hạn chế cho giao thông tự do thứ ba và thứ tư cho phép các hãng hàng không do Brunei điều hành hoạt động tại các quốc gia ký kết và vận chuyển hành khách từ các quốc gia không ký kết. Singapore và Thái Lan nằm trong số các bên tham gia thỏa thuận này.[82]

Sau khi hai chính phủ ký kết thỏa thuận tự do hóa dịch vụ hàng không song phương vào ngày 19 tháng 4 năm 2005, chính sách thương quyền vận tải hàng không của Brunei hiện mở rộng sang kết nối hàng không với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Việc ký kết "Hiệp định giữa Nhật Bản và Brunei Darussalam về quan hệ đối tác kinh tế" vào ngày 18 tháng 6 năm 2007 đã giúp Brunei và Nhật Bản có thể hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, phát triển nguồn nhân lực và nâng cấp năng lực. Ngày 25 tháng 7 năm 2008, Kuwait và Brunei đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) trong lĩnh vực kinh tế và công nghệ. Ngày 11 tháng 8 năm 2008, Brunei và Kenya thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức.[82]

Hassanal Bolkiah cũng là Chủ tịch ASEAN vào năm 2013 và 2021, khi Brunei Darussalam trở thành Chủ tịch Hội nghị Cấp cao ASEAN và các Hội nghị liên quan.[83][84]

Hassanal Bolkiah phát biểu trước các nhà lãnh đạo thế giới vào ngày 30 tháng 9 năm 2015 rằng Liên Hiệp Quốc... và sự tồn tại 70 năm của tổ chức này là bằng chứng về tầm quan trọng của nó, bất chấp những gì một số người có thể nói về hiệu quả của tổ chức này. Để xóa đói giảm nghèo, chống bất bình đẳng và chống biến đổi khí hậu trong 15 năm tới, tất cả 193 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc đã thông qua Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững mà ông đang ám chỉ. Ông cho biết, các quốc gia thành viên ASEAN trong khu vực của ông chia sẻ các giá trị về toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp, pháp quyền và quản trị tốt, đóng vai trò là khuôn khổ cho các nỗ lực tăng cường hợp tác vì hòa bình. Ông nói rằng một phương pháp để thực hiện điều này là thông qua trao đổi văn hóa để thúc đẩy sự đồng cảm và hiểu biết nhiều hơn giữa mọi người, điều này cũng có thể giúp ngăn ngừa xung đột trong tương lai.[85]

Singapore và Brunei đã kỷ niệm 40 năm quan hệ quốc phòng song phương vào tháng 8 năm 2016. Ông đã có chuyến thăm cấp nhà nước lần thứ tư tới Singapore vào ngày 5–6 tháng 7 năm 2017, khi hai nước kỷ niệm 50 năm Hiệp định Hoán đổi tiền tệ (CIA). Tờ 50 đô la kỷ niệm được ông và Thủ tướng Lý Hiển Long giới thiệu. Ngoài ra, cựu Tổng thống Tony Tan đã chiêu đãi ông một bữa tiệc cấp nhà nước.[11]

Hassanal Bolkiah và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau tại Bangkok vào ngày 18 tháng 11 năm 2022.[86] Ông đến thăm Vương quốc Bahrain vào ngày 9–11 tháng 6 năm 2023, theo yêu cầu của vua Hamad bin Isa Al Khalifa. Nhân dịp kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước, chuyến thăm này nhấn mạnh mối liên hệ song phương chặt chẽ hiện có giữa Bahrain và Brunei và tìm cách hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực tài chính, đầu tư và quân sự.[87]

Quốc vương Hassanal Bolkiah vốn nổi tiếng là giàu có với tài nguyên dầu mỏ dồi dào của đất nước Brunei. Ông sở hữu chuyên cơ riêng Boeing 747 với giá 400 triệu và sử dụng khoảng 120 triệu USD để tân trang bằng vàng ròng và pha lê thương hiệu nổi tiếng Lalique.[88]

Quốc vương Brunei hiện sở hữu khối tài sản khổng lồ, có cả một Airbus A340 bên cạnh sáu chuyên cơ nhỏ, hơn 2 trực thăng, 6.000 ôtô và một cung điện 1.788 phòng. Ông cũng là người cho xây dựng nhà thờ Hồi giáo nạm vàng và kim cương.[89]

Trong bộ sưu tập xe của anh, bạn có thể chiêm ngưỡng những mẫu xe độc ​​lạ được gọi là đơn đặt hàng đặc biệt, Rolls-Royce Spur Gold Limousine, Aston Martin Lagonda Vignale, Bentley Dominator, Ferrari FX, Rolls-Royce Black Ruby, Rolls-Royce Phantom Majestic, Aston Martin V8 Vantage Serie Speciale II, Bentley Rapier, Mercedes CL 63 V12 (W215), Bentley Bucaneer, Ferrari Mythos, Bentley B3, Ferrari TestArossa F90 Speciale, Jaguar XJ300 (Monaco XJS), Ferrari F50 Bolide, Aston Martin Lagonda Vignale, Bentley Dominator, Maserati Chamsin.

Ngày 11.3.2013, quốc vương Hassanal Bolkiah đã tự lái chuyên cơ của mình là chiếc Boeing 747 đến Washington D.C. để hội đàm cùng Tổng thống Obama về các vấn đề hợp tác dầu khí và biến đổi khí hậu. Đặc biệt Tổng thống Obama mong muốn Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - ASEAN do Brunei chủ trì vào tháng 10 tới sẽ diễn ra tốt đẹp.[89]

Ông Obama đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với ông Bolkiah: "Tôi nghĩ có lẽ ông ấy là nguyên thủ duy nhất trên thế giới tự điều khiển một chiếc Boeing 747". Ông Obama còn đùa: "Nếu các phi công Không lực 1 (Air Force One) gặp vấn đề, chúng tôi đã biết sẽ tham vấn ai".

Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện truyền tải về

Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện truyền tải về

Sabtu Pahing, 12 April 1912, seorang anak lahir dari rahim Kanjeng Raden Ayu Adipati Anom, yang kemudian menjadi seorang tokoh paling penting bagi Kesultanan Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwana IX. Ayahnya adalah Gusti Pangeran Haryo Purubaya, seorang pangeran kemudian menjadi penguasa Kesultanan Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwana VIII. Dorodjatun, nama Sri Sultan Hamengkubuwana IX saat masih kecil, sejak dini memang diperkirakan menjadi pewaris sang ayahanda. Oleh sebab itu, sang ayahanda mempersiapkan pendidikan terbaik bagi putranya itu (Mochtar 2011: 7–8).

Dalam pemikiran ayahnya, pendidikan Eropa bakal memberi kebijaksanaan bagi Dorodjatun saat berhubungan dengan Belanda dan dunia internasional. Pendidikan Eropa dianggap sebagai simbol modernitas yang bakal membawa kemajuan bagi kerajaan. Oleh sebab itu, Pangeran Adipati Anom mengirim Dorodjatun yang masih berusia empat tahun ke sebuah keluarga Belanda (Ma’as & Yuliati 2020: 147). Mengirim anak ke keluarga lain yang terpandang guna belajar tentang kehidupan adalah bagian dari tradisi priayi Jawa.

Pangeran Adipati Anom memilih keluarga Mulder, kepala sekolah Neutrale Hollands Javaanse Jongens School (NHJJS) sebagai tempat pengasuhan Dorodjatun. Pada keluarga Belanda inilah Dorodjatun menyerap kebudayaan Eropa dan kedisiplinan. Meskipun Dorodjatun adalah seorang pangeran, ia tidak mendapatkan keistimewaan dalam keluarga Belanda. Ia juga tidak dilayani oleh abdi dalem atau punakawan satu pun. Ia hanya dilayani oleh pembantu keluarga Mulder.

Dalam keluarga Mulder, Dorodjatun dipanggil dengan nama Henkie yang berarti Henk yang bertubuh kecil. Panggilan Henk diambil dari nama Hendrik, suami Ratu Wilhelmina (Mochtar 2011: 13; Jawa Pos, 15 April 1982). Sejak berusia empat tahun, Henkie sudah diajak berkomunikasi menggunakan bahasa Belanda. Ia lancar berbicara Belanda tanpa aksen Jawa, bahkan Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer mengakui kemampuan komunikasinya. Kemampuan berbahasa Belandanya meningkat pesat kala Henkie disekolahkan ke  Eropa.

Henkie disekolahkan ke Frobel (Taman Kanak-kanak) yang dikelola Juffrouw Willer di Bintaran Kidul, Yogyakarta. Setelah berusia enam tahun, ia disekolahkan ke Eerste Europeesche Lagere School B (Sekolah Ngidul Ngloji), sebuah sekolah elit Eropa yang terletak di Kampemenstraat (Secodiningratan). Selanjutnya, ia melanjutkan sekolah ke Neutrale Europeesche Lagere School di Pakemweg (saat ini Jalan Kaliurang). Tidak beberapa lama, ia pindah ke keluarga Belanda lainnya, yaitu keluarga Cock. Sebagai siswa, ia aktif dalam kegiatan sekolah. Ia pernah mengikuti klub kepanduan, Nederlandsch Indische Padvinders Club (NIPV). Selain itu, Henkie memiliki beberapa hobi, yaitu memasak dan bermain sepak bola.

Ketika itu, sang ayahanda dinobatkan sebagai raja bergelar Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwana Senapati ing Ngalaga Abdurrahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah ingkang Jumeneng Kaping Wolu ing Ngayogyakarta Hadiningrat. Henkie tetap tidak mendapat perlakuan khusus. Ia sering sekali dihukum oleh guru akibat gemar berkelahi. Di sekolah itu ia berkawan dengan Mozes (dikenal sebagai Sultan Hamid II).

Pada 1925, Henkie melanjutkan studi ke Hoogere Burger School (HBS) Semarang. Ia dititipkan ke keluarga Voskuil, seorang kepala penjara Mlaten, Semarang. Namun, Henkie tidak lama di Semarang karena sering sakit-sakitan. Akhirnya, ia pindah ke HBS Bandung yang lebih sejuk. Keluarga De Boer menjadi pilihan selama tinggal di Bandung. Pada 1930, Henkie diperintahkan untuk bersekolah ke Belanda oleh sang ayahanda. Ia menempuh pendidikan di sekolah Gymnasium yang terletak di Haarlem, Belanda. Di sana, ia tinggal di rumah keluarga Ir. W.C.G.H. Mourik Broekman, direktur sekolah tersebut. Pada 1934, Henkie berhasil lulus dari sekolah tersebut.

Selepas itu, Henkie melanjutkan studinya di Rijksuniversiteit Leiden, Belanda. Tidak main-main, kampusnya adalah perguruan tertua dan terkemuka di Belanda. Ia mengambil jurusan Indologi. Selama studi, ia aktif mengikuti kegiatan kemahasiswaan. Ia tercatat pernah menjadi anggota Leidse Studentencorps. Bahkan, ia pernah menjadi ketua Verenigde Faculteiten. Dalam organisasi Minerva, ia pernah menjadi komisaris. Ia rajin mengikuti berbagai kegiatan diskusi kampus. Sebagai seorang anak Sultan, gerak-geriknya diawasi oleh intelijen Belanda. Buktinya, ia pernah dipanggil oleh Kementerian Urusan Jajahan (Ministerie van Koloniën) setelah menghadiri rapat Nationaal Socialistische Beweging (Gerakan Nasionalis-Sosialis) (Mochtar 2011: 19–20).

Pada 1939, Perang Dunia II mengancam kedamaian langit Eropa. Sri Sultan Hamengkubuwana VIII pun khawatir memikirkan keadaan anak-anaknya yang ada di Eropa. Barangkali sang ayahanda telah memiliki firasat jika ajalnya sudah dekat sehingga khawatir tidak dapat melihat wajah putranya sendiri. Telegram segera dikirimkan ke Belanda. Sang ayahanda memanggil pulang seluruh anak-anaknya untuk kembali ke Yogyakarta. Oleh karena kondisi perang, semua kapal penumpang enggan berlayar sehingga para pejabat Belanda yang membantu kepulangan anak-anak Sultan kesulitan mencari kapal. Pada waktu itu, hanya ada kapal pengangkut barang yang berlayar ke Hindia Belanda. Itu pun hanya ada satu tempat kosong. Dorodjatun alias Henkie dipilih untuk berlayar terlebih dulu, sementara keempat anak Sultan lainnya bakal menyusul. Kapal itu berusaha untuk menghindari zona perang sehingga rute yang digunakan lebih jauh daripada rute yang biasa dilalui.

Sebenarnya, Dorodjatun merasa enggan pulang mengingat  studinya belum tuntas di Belanda. Namun ia juga memahami perasaan khawatir keluarganya di Yogyakarta. Apalagi, ia mendengar kondisi kesehatan sang ayahanda yang menurun. Dorodjatun berpikir masih bisa menyelesaikan studinya di lain waktu.

Setibanya di Batavia, Dorodjatun alias Henkie kaget bukan kepalang. Ia segera mendapat culture shock (gegar budaya). Terlalu lama tinggal bersama keluarga Eropa yang egaliter membuatnya kaget karena mendapat perlakuan khusus dari para abdi dalem Kesultanan Yogyakarta. Semua yang ada di pelabuhan menghaturkan sembah, menghormat, dan menyambutnya dengan menggunakan bahasa Jawa Krama Inggil. Rombongan segera menuju ke Hotel Des Indes, hotel termewah se-Hindia Belanda. Di sana, Sri Sultan, sang ayahanda sudah menunggu dengan hati gembira.

Namun, mereka tidak sempat melepas rindu. Acara kenegaraan padat menanti. Sri Sultan mesti menghadiri berbagai pertemuan, salah satunya menemui Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Anggur, Champagne, nyamikan manis, dan beragam makanan berlemak dihidangkan. Konsumsi minuman dan makanan tidak sehat memengaruhi kesehatan Sri Sultan. Dalam perjalanan dari Batavia ke Yogyakarta, Sri Sultan mendadak pingsan. Setibanya di Yogyakarta, Sri Sultan sudah dalam keadaan koma. Akhirnya, Sri Sultan Hamengkubuwana VIII berpulang dengan tenang pada 22 Oktober 1939 (Mochtar 2011: 42–47).

Pemerintah Hindia Belanda segera membentuk suatu panitia yang diketuai oleh GRM. Dorodjatun. Sebagai ketua panitia pemerintahan sementara, Dorodjatun segera mengumpulkan seluruh keluarga yang memiliki kesempatan untuk menjadi sultan. Dalam kesempatan itu, seluruh anggota keluarga mendukung Dorodjatun untuk menjadi sultan. Sebagai calon raja, GRM. Dorodjatun sangat memahami politik kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda ingin mengontrol Kesultanan Yogyakarta secara penuh. Namun, GRM. Dorodjatun berpendirian teguh demi menjaga martabat warisan leluhur.

Pembicaraan kontrak politik antara Kesultanan Yogyakarta dan Pemerintah Hindia Belanda pun berlangsung alot (Kasenda 2016: 156). GRM. Dorodjatun menolak tunduk dengan keinginan Pemerintah Hindia Belanda. Masalah kedudukan Pepatih Dalem menjadi topik panas antara Dorodjatun dengan Lucien Adam (Iswantoro 2019: 159). Meskipun masih muda, Dorodjatun mampu mengimbangi Adam yang berpengalaman dalam negosiasi.

Akhirnya, Dorodjatun menandatangani kontrak politik dengan Pemerintah Hindia dengan prediksi bahwa Belanda bakal angkat kaki dari bumi Nusantara. Seminggu setelah penandatanganan kontrak politik, GRM. Dorodjatun dinobatkan sebagai putra mahkota bergelar Pangeran Adipati Anom Hamengku Negara Sudibya Raja Putra Narendra Mataram. Lima menit kemudian putra mahkota dinobatkan sebagai raja bergelar Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwana Senopati Ingalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah Kaping Sanga. Peristiwa bersejarah ini terjadi pada Senin Pon tanggal 8 Bulan Sapar Tahun 1871 atau 18 Maret 1940.

Dalam upacara penobatan, ada peristiwa yang menarik. Dua tamu undangan wartawan bumiputra duduk sejajar dengan tamu undangan pemerintah kolonial (Iswantoro 2019: 160). Sri Sultan Hamengkubuwana (HB) IX benar-benar menerapkan budaya egaliter di keraton. Belanda merasa seolah-olah telah berhasil menundukkan Sultan, tetapi kenyataan berkata lain. Akhirnya Belanda harus menyerah terhadap Pemerintah Militer Jepang. Prediksi Sri Sultan terbukti tepat.

Ketika Jepang memasuki Hindia Belanda, Sri Sultan sempat diajak untuk mengungsi ke Australia oleh pemerintah kolonial. Namun, ia menolak ajakan tersebut (Jumenengan Sri Sultan Hamengku Buwono IX Peringatan 40 Tahun 18 Maret 1940-18 Maret 1980, 1980: 20). Ketika Pemerintah Militer Jepang menduduki Yogyakarta, Sri Sultan berupaya untuk mengadakan negosiasi. Sri Sultan diberi kewenangan untuk mengatur wilayah kekuasaannya di bawah pengawasan Pemerintah Militer Jepang. Selama masa pendudukan Jepang, Sri Sultan melakukan reorganisasi dan restrukturisasi birokrasi (Darban et al. 1998: 20–22). Selain itu, ia berusaha untuk membangun siasat agar rakyat Yogyakarta selamat dari penindasan Jepang. Salah satunya adalah meminta bantuan pendanaan dari Jepang untuk membangun saluran irigasi karena Yogyakarta adalah wilayah yang kurang subur. Saluran irigasi tersebut kemudian dikenal sebagai Selokan Mataram (Darban et al. 1998: 26–27).

Pada 17 Agustus 1945, Sukarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, disusul esok harinya pelantikan Sukarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Sebagai negara yang baru berdiri, Indonesia membutuhkan pengakuan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Kesultanan Yogyakarta dengan segera mengakui kemerdekaan Indonesia. Sri Sultan HB IX mengucapkan selamat melalui surat kawat yang dikirimkan kepada Presiden Sukarno, Wakil Presiden Hatta, dan dr. KRT. Radjiman Wedyodiningrat pada 18 Agustus 1945.

Pada 20 Agustus 1945, Sri Sultan mengirimkan surat kawat lagi kepada Presiden dan Wakil Presiden. Kali ini ia berkirim pesan dalam kapasitasnya selaku Ketua Badan Kebaktian Rakyat (Hokokai) Yogyakarta. Pada 5 September 1945, Sri Sultan mengeluarkan amanat yang mengakui Yogyakarta sebagai daerah istimewa dari Republik Indonesia. Segala urusan pemerintahan (Yogyakarta) berada di tangan HB IX. Sultan bertanggung jawab terhadap presiden secara langsung (Iswantoro 2019: 174–176).

Setelah mengakui kemerdekaan Indonesia, Sultan memperbarui sistem pemerintahannya. Kekuasaan elit istana disesuaikan dengan sistem pemerintahan yang diterapkan oleh Pemerintah Republik (Ricklefs 2010: 443). Meskipun mengakui otoritas Pemerintah Republik Indonesia, kekuasaan Sultan Hamengkubuwana IX sebagai penguasa Yogyakarta tidak berkurang. Kekuasaan internal Yogyakarta masih di bawah pengaruhnya, sedangkan masalah nasional diserahkan kepada Pemerintah Republik. Sultan HB IX tetaplah seorang raja, namun berada di bawah Presiden Republik Indonesia (Woodward 2011: 1–2).

Gagasan Sultan Hamengkubuwana IX untuk meleburkan diri ke dalam Republik Indonesia tidak bisa dilepaskan dari dua konsep utama  kepemimpinannya, yaitu konsep kekuasaan raja dan konsep kehendak rakyat (Wardani 2012: 56–57). Penyerahan mandat kekuasaan ke Pemerintah Republik bukannya mengurangi otoritas Sri Sultan, tetapi justru memperkuat kedudukan Sultan HB IX sebagai salah satu elit nasional. Ia diangkat sebagai Menteri Negara pada 1946 dalam Kabinet Sjahrir III. Sri Sultan  IX tetap mempertahankan statusnya sebagai elit nasional di antara elit nasional dari kalangan bawah yang lahir dari pendidikan Eropa (Vickers 2005: 116).

Sultan Hamengkubuwana IX memang piawai dalam membaca kondisi politik. Hal ini terlihat ketika Indonesia mengalami masa-masa genting selama periode revolusi. Kondisi Republik Indonesia sudah di ujung tanduk. Pusat pemerintahan hampir jatuh ke tangan sekutu. Untuk mengatasi permasalahan ini, Sri Sultan dituntut berpikir cepat. Ia segera menghubungi pemerintah pusat dan menawarkan perlindungan. Yogyakarta pun menjadi ibukota Republik Indonesia (Ricklefs 2010: 443).

Lebih dari itu, Sultan Hamengkubuwana IX menjadikan Yogyakarta sebagai basis perlawanan terhadap Belanda. Ia sudah memikirkan untuk membuat serangan umum kepada pasukan Belanda yang menduduki Yogyakarta. Apalagi setelah Sri Sultan mendengar berita radio tentang delegasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berada di Yogyakarta. Ia ingin membuktikan kebohongan propaganda Belanda kepada para delegasi PBB yang ada di Yogyakarta. Ide tentang serangan umum pun disampaikan kepada Panglima Jendral Sudirman melalui surat rahasia. Jenderal Sudirman memberikan dukungannya. Lantas, Sudirman memberikan saran agar Sultan menghubungi Letkol Soeharto, komandan perang di Yogyakarta (Kasenda 2016: 155).

Pada 13 Februari 1949, Sri Sultan menanyakan kesanggupan Letkol Soeharto untuk mempersiapkan dan memimpin serangan umum yang sudah kian dekat. Tepat pada 1 Maret 1949, Yogyakarta dikepung oleh pasukan Republik. Yogyakarta berhasil dikuasai selama enam jam. Cukup untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia masih eksis, meskipun para pemimpinnya ditangkap Belanda. Setelah Serangan Umum 1 Maret 1949, Belanda mengajak Sri Sultan untuk berunding. Dengan sedakep, Sri Sultan tidak memedulikan ancaman Jenderal Meyer. Belanda pun gagal menundukkan Sri Sultan (Mochtar 2011: 79–84).

Pada Juli 1949, Belanda menyetujui untuk mengikuti Konferensi Meja Bundar. Pemerintah Republik menunjuk Sultan Hamengkubuwana IX sebagai wakil Indonesia untuk penandatanganan penyerahan kedaulatan pada 27 Desember 1949 di Jakarta. Sukarno semakin memercayai Sultan Hamengkubuwana IX (Notosusanto 1993: 112–113). Ia diangkat sebagai Menteri Negara hingga Agustus 1949. Setelah itu, Sri Sultan dipercaya sebagai Menteri Pertahanan/Koordinator Keamanan Dalam Negeri sejak Agustus 1949 hingga Desember 1949. Pada masa Republik Indonesia Serikat, Sri Sultan menjabat sebagai Menteri Pertahanan hingga 1950. Setelah itu, ia diangkat sebagai Wakil Perdana Menteri dalam Kabinet Natsir 1950-1951). Sri Sultan juga pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada Kabinet Wilopo (1952-1953), Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (1959), Menteri Koordinator Pembangunan (1966), Wakil Perdana Menteri Bidang Ekonomi (1966), dan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka (1968). Oleh karena dedikasinya dalam Pramuka, pada 1973 Sri Sultan mendapatkan penghargaan Bronze Wolf Award dari World Organization of the Scout Movement (WOSM) atau Organisasi Kepanduan Internasional (Darban et al. 1998: 78–79).

Medio 1960-an adalah masa transisi dalam pemerintahan Presiden Sukarno yang digantikan oleh masa Orde Baru. Pemerintahan Presiden Sukarno dipandang oleh Hamengkubuwana IX telah membawa beban berat pada sektor ekonomi. Anggaran negara mengalami defisit, harga kebutuhan melambung, dan inflasi tinggi. Kondisi semacam itu, dalam pandangan Sultan HB IX, harus segera dilakukan koreksi dan  berbagai tindakan untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Sultan HB IX dan Adam Malik akhirnya ditunjuk oleh Jenderal Soeharto untuk menjadi presidium kabinet (Muhaimin 1991: 51).

Presiden Soeharto membutuhkan Sri Sultan Hamengkubuwana IX untuk mendapat kepercayaan dari rakyat di Jawa. Sri Sultan memiliki karisma yang besar di kalangan rakyat Jawa. Soeharto menaruh hormat besar terhadap Sri Sultan yang dianggap memiliki legitimasi gaib seperti raja-raja Jawa pada umumnya (Ricklefs 2010: 563). Kedekatan Soeharto dengan Sri Sultan terus melekat dan Sri Sultan masuk pada pusaran kekuasaan Soeharto.

Sri Sultan HB IX selain dikagumi secara magis, juga dipercaya sebagai salah satu pilar perbaikan ekonomi negara, keuangan dan pembangunan (Ricklefs 2010: 269–270). Kondisi perekonomian pada akhir masa pemerintahan Presiden Sukarno dalam kondisi lemah. Tugas Sri Sultan Hamengkubuwana untuk memperbaiki kondisi ekonomi cukup berat. Sri Sultan juga ditunjuk untuk mengurusi masalah ganti rugi aset perusahaan Belanda yang dinasionalisasi. Sri Sultan Hamengkubuwana IX pergi ke Den Haag pada tanggal 5-7 September 1966. Ia bertemu dengan Menteri Luns untuk membahas perjanjian ganti rugi nasionalisasi tahap akhir (Jong & Sutterland 2004: 20–23).

Langkah yang dilakukan oleh Sultan HB IX selama menjalankan perintah dari Ketua Presidium Soeharto antara lain merundingkan kembali utang luar negeri dengan para pemberi utang dan juga menanggulangi inflasi dan yang terakhir meminta suntikan dana dari para pemodal asing (Muhaimin 1991: 57). Keberhasilan Sri Sultan HB IX untuk memperbaiki perekonomian dan pembangunan membawanya pada jabatan yang lebih tinggi. Pada 1973, Sri Sultan diangkat sebagai wakil presiden hingga 1978 (Ricklefs 2010: 586).

Pada 1978, Sri Sultan pecah kongsi dengan Presiden Soeharto. Meskipun memendam kekecewaan, Sri Sultan tetap menghormati Presiden Soeharto. Ia mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden dengan alasan kesehatan, padahal penyebabnya adalah ketidaksesuaian prinsip dengan Presiden Soeharto. Sri Sultan memilih diam dan menyibukkan diri dalam berbagai kegiatan sebagai pemimpin tertinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Usia tujuh puluh tahun tidak membuat Hamengkubuwana IX letih. Ia tetap aktif melakukan berbagai macam kegiatan. Sri Sultan masih aktif dalam gerakan kepanduan. Pada Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka 1988, Sri Sultan didaulat sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Lebih lanjut, pada bidang pramuka Sri Sultan HB IX mendapatkan gelar sebagai Bapak Pandu dan Bapak Pandu Agung (Kedaulatan Rakyat, 1989; Lutfiasin 2021 : 48).

Selain gerakan Pramuka, penggemar fotografi itu juga aktif membina kegiatan olahraga di Indonesia. Ia menaruh perhatian besar untuk meningkatkan prestasi Indonesia di kancah internasional. (Mochtar 2011: 136; Widyastama 2017: 34–35). Selain itu, Sri Sultan aktif dalam berbagai kegiatan budaya. Pada 14 September 1988, Sri Sultan berangkat menuju Jepang dan Amerika Serikat untuk misi kesenian meskipun kesehatannya kurang mendukung (Soebendo 1989: 19–20).

Tidak lama setelah kepulangannya ke Indonesia, sang raja dari tiga zaman berpulang ke haribaan Tuhan pada tanggal 2 Oktober 1988. Ngarsodalem meninggal secara tiba-tiba. Sontak kabar duka dengan cepat menyebar dan membawa duka mendalam bagi masyarakat Indonesia. Mantan wakil presiden yang telah menyelamatkan Indonesia pada masa krisis militer dan ekonomi telah meninggal dunia (Soemardjan 1989: 115)

Penulis: Waskito Widi Wardojo Instansi: Prodi Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UNS Surakarta Editor: Prof. Dr. Singgih Tri Sulistiyono, M. Hum.

Daliman, A. (2001). Makna Simbolik Nilai-Nilai Kultural Edukatif Bangunan Kraton Yogyakarta: Suatu Analisis Numerologis dan Etismologis. Humaniora, XIII(1).

Darban, A. A., Sutjiatiningsih, S., Nurcahyo, A. L., Setyawati, N., & Nurdiyanto. (1998). Biografi Pahlawan Nasional Sultan Hamengku Buwana IX. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Iswantoro. (2019). Peranan Sultan Hamengku Buwono IX dalam Menegakkan Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam), 3(2).

Jawa Pos. (1982, April 15). Masa Kecil Sri Sultan Menurut Tahta untuk Rakyat.

JJP de Jong. Mw DME  Lessing-Sutherland, 2004.  To Forget The Past in Favour of a Promise For The future, Nederland, Indonesie, en de Financiele overeenkomst van 1966. Onderhandelingen, Regeling, Uitvoering, Den Haag, Ministerie van Buitenlands Zaken.

Jumenengan Sri Sultan Hamengku Buwono IX Peringatan 40 Tahun 18 Maret 1940-18 Maret 1980 (1980).

Kasenda, P. (2016). Manusia dalam Pusaran Sejarah (Beranda). Malang.

Kedaulatan Rakyat. (1989, Maret 22). Tari Ciptaan HB IX Akhirnya Manggung, hal. 2.

Kedaulatan Rakyat. (1989, Maret 23). Sebagai Pramuka, HB IX Tidur di Tikar, Antre Mandi, hal. 1.

Ma’as, A. A., & Yuliati, D. (2020). Diplomasi Kebudayaan antara Keraton Yogyakarta dan Pemerintah Kolonial Belanda pada Masa Pemerintahan Sultan Hamengku Buwana VIII, 1921-1939. Historiografi, 1(2), 143–152.

Mochtar, K. (2011). Pak Sultan dari Masa ke Masa. In M. Roem, M. Lubis, K. Mochtar, & S. Maimoen (Ed.), Takhta untuk Rakyat: Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Mochtar, K. (2011). Pak Sultan dari Masa ke Masa. In M. Roem, M. Lubis, K. Mochtar, & S. Maimoen (Eds.), Takhta untuk Rakyat: Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Muhaimin, Y. A. (1991). Bisnis dan Politik Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980. Jakarta: LP3ES.

Notosusanto, N. (Ed.). (1993). Sejarah Nasional Indonesia VI Republik Indonesia: Dari Proklamasi sampai Demokrasi Terpimpin. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

Parera, F. M. (1991). Ketokohan Sri Sultan Hamengku Buwana IX. Prisma.

Ricklefs, M. C. (2010). Sejarah Indonesia Modern: 1200-2008. Jakarta: Serambi.

Soebendo, B. (1989). Sri Sultan telah Tiada. In Rekaman Peristiwa ’88. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Soemardjan, S. (1989). In Memoriam: Hamengkubuwono IX, Sultan of Yogyakarta, 1912-1988. Indonesia, April(47).

Vickers, A. (2005). A History of Modern Indonesia. New York: Cambridge University Press.

Wardani. (2012). Pengaruh Pandangan Sosio-Kultural Sultan Hamengku Buwana IX. Masyarkaat, Kebudayaan dan Politik, 25(1).

Woodward, M. (2011). Muslims in Global Societies Series Volume 3: Java,Indonesia and Islam. New York: Springer.

Yudha Minggu. (1989, April 16). Tari Golek Menak Warisan Agung HB IX.

Banda Aceh (ANTARA) - Surat permohonan bantuan dari keturunan Sultan Aceh Cut Putri yang juga pemimpin Darud Donya kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah mendapat respon baik dari Pemerintahan Turki.

"Kami sangat berterima kasih atas respon dan sambutan baik, serta perhatian Turki kepada rakyat Aceh yang kini sedang berjuang," kata Cut Putri dalam keterangannya, di Banda Aceh, Selasa.

Sebelumnya, keturunan Sultan Aceh Cut Putri mengirimkan surat resmi kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Surat itu berisi permohonan bantuan kepada pemimpin Turki untuk membantu Aceh yang kini tengah berada dalam kondisi darurat sejarah.

Melalui surat tersebut disampaikan bahwa saat ini Aceh sudah membutuhkan bantuan Turki untuk membantu menyelamatkan khazanah dan warisan islam Asia Tenggara di Aceh yang sedang kritis dan terancam dimusnahkan karena adanya pembangunan IPAL di Banda Aceh.

Baca juga: Sastra kuno Naskah Hikayat Aceh diusulkan jadi nominasi Memori Dunia

Baca juga: Keturunan Sultan Aceh kirim surat permohonan bantuan ke Presiden Turki

Cut Putri mengatakan, dirinya sudah berkomunikasi langsung dengan Wakil Perdana Menteri Turki Fikri Isik, dan menegaskan bahwa mereka akan selalu peduli kepada Aceh.

"Beliau (Wakil Perdana Menteri Turki) tegaskan bahwa bertekad untuk mengikuti jejak nenek moyangnya untuk peduli kepada Aceh," ujarnya.

Cucu Sultan Aceh keturunan Sultan Jauharul Alam Syah Johan Berdaulat Zilullah Fil Alam itu bersyukur bahagia atas sambutan baik dari Turki terkait usaha penyelamatan situs sejarah peradaban islam Asia Tenggara di Aceh yang sedang diperjuangkan tersebut.

"Pihak Turki juga ingin tahu lebih jauh dan mempelajari lebih dalam tentang situasi darurat (sejarah) yang sedang terjadi di Aceh," kata Cut Putri.

Pemerintah Banda Aceh kembali melanjutkan pembangunan proyek IPAL di Gampong Pande kota setempat pada akhir Februari 2021. Bangunan itu sempat dihentikan karena banyak ditemukan situs bersejarah seperti nisan makam raja dan ulama Aceh pada 2017 lalu.

Kemudian, kelanjutan pembangunan tersebut menuai kritikan serta penolakan dari berbagai kalangan masyarakat Aceh, terutama warga setempat, budayawan hingga keturunan raja Aceh.*

Baca juga: Ibadah di Masjid Tua Indrapuri Aceh, peninggalan peradaban Islam

Baca juga: Meriam peninggalan Kerajaan Aceh jadi situs wisata baru di Aceh Barat

Pewarta: Rahmat FajriEditor: Erafzon Saptiyulda AS Copyright © ANTARA 2021

Bobo.id - Pada materi kelas 5 SD tema 7, kita akan belajar tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia.

Sebelum Indonesia merdeka, ada beberapa bangsa Eropa yang datang ke Indonesia, salah satunya Portugis.

Tahukah teman-teman? Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang mendarat di wilayah Indonesia, lo.

Kedatangannya mula-mula disambut baik oleh masyarakat Indonesia. Namun, hal itu jelas tidak bertahan lama.

Sebab, lama kelamaan Portugis justru berniat untuk menguasai Nusantara. Hal ini memicu perlawanan masyarakat.

Museum Perang Dunia II

Lanjutkan membaca artikel di bawah

Museum Perang Dunia II beralamat di Juanga, Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara. Museum ini menyimpan berbagai macam bekas peninggalan peperangan antara tentara Sekutu dengan Jepang yang disumbangkan secara langsung oleh mereka yang pernah dan mengalami sendiri peristiwa tersebut.

Pengunjung museum ini sebagian besar adalah para keluarga veteran perang yang datang jauh-jauh dari Amerika dan Australia. Pokoknya Museum Perang Dunia II harus menjadi tempat bersejarah pertama yang harus kamu kunjungi saat pergi ke Maluku Utara, guys.

Baca Juga: Mutiara di Bibir Pasifik, Surga Maluku Utara yang Tersembunyi

Benteng Tolukko terletak di atas bukit yang menjorok ke laut, tepatnya di Kelurahan Sangaji, Kota Ternate, Maluku Utara. Dulu benteng yang dibangun pada tahun 1540 ini digunakan oleh bangsa Portugis untuk memantau kedatangan kapal dan mengerahkan seluruh pasukan ke arah pantai. Puncak Benteng Tolukko menyajikan pemandangan indah dari Laut Maluku, Pulau Tidore dan pesisir barat Pulau Halmahera yang pastinya akan membuat siapa pun terpesona.

Benteng Oranje atau yang juga disebut sebagai Benteng Melayu karena pernah menjadi tempat tinggal orang Melayu saat bangsa Portugis berkuasa ini terletak di Kelurahan Gamalama, Ternate, Maluku Utara. Benteng yang didirikan pada tahun 1607 tersebut juga masih berdiri kokoh sampai sekarang dan merupakan salah satu tempat wisata sejarah favorit di Maluku Utara. Benteng Oranje juga kerap kali digunakan sebagai tempat berkumpulnya berbagai komunitas kreatif asal Ternate, lho.

Nah, itu lah lima tempat wisata sejarah keren yang wajib dikunjungi saat berada di Maluku Utara. Jadi, kapan kamu kesini, guys?

Baca Juga: Penuh Sejarah, 5 Benteng di Indonesia Ini Wajib Jadi Destinasi Liburanmu

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Motivasi Bangsa Barat ke Indonesia

Peristiwa Penting yang Terjadi

Ada beberapa peristiwa penting yang terjadi terkait kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia, antara lain:

- Juli 1511, Gubernur Portugis memimpin ekspedisi ke Malaka dengan membawa 15 kapal dan 600 tentara.

- Asgustus 1511, bangsa Portugis berhasil menguasai Malaka dan menjadi penguasa perdagangan rempah dari Asia ke Eropa.

Baca Juga: 5 Tokoh Penjelajah Samudra dari Portugis, Ada Bartolomeu Dias hingga Ferdinand Magellan

- 1512, Portugis menjalin hubungan dagang dengan Kerajaan Sunda. Tujuannya untuk bangun gudang dan benteng.

- 1522, bangsa Portugis melakukan ekspedisi lanjutan ke wilayah Pajajaran yang ada di Pulau Jawa.

- 1526, oleh bangsa Portugis, Nusantara dijadikan sebagai pelabuhan maritim yang penting bagi negaranya.

- 1629, bangsa Portugis di Malaka mendapatkan serangan dari masyarakat di bawah komando Sultan Iskandar Muda.

Awalnya, masyarakat menerima kedatangan bangsa Portugis dengan baik karena maksud dan tujuannya juga baik.

Namun, keserakahan Portugis dengan mematok rendah harga rempah membuat rakyat jadi sengsara.

Dilakukan pula praktik monopoli dengan melarang penduduk berdagang rempah dan menangkap kapal dagang.

Hal inilah yang kemudian menciptakan reaksi perlawanan yang dilakukan oleh rakyat di berbagai daerah Indonesia.

Masyarakat diketahui menentang segala penindasan, keserakahan, serta tindakan sewenang-wenang dari Portugis.

Perlawanan dilakukan dengan memberontak dan menyerang berbagai benteng pertahanan Portugis di berbagai wilayah.

Nah, itulah informasi lengkap tentang kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Semoga bisa bermanfaat!

Baca Juga: Jalur Kedatangan Bangsa Barat Menuju Wilayah Indonesia, Cari Jawaban IPS

Siapa bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia?

Petunjuk: cek di halaman 1!

Lihat juga video ini, yuk!

Ingin tahu lebih banyak tentang pengetahuan seru lainnya, dongeng fantasi, cerita bergambar, cerita misteri, dan cerita lainnya? Teman-teman bisa berlangganan Majalah Bobo.

Untuk berlangganan, teman-teman bisa mengunjungi Gridstore.id.

Ikuti juga keseruan rangkaian acara ulang tahun Majalah Bobo yang ke-50 di majalah, website, dan media sosial Majalah Bobo, ya! #50TahunMajalahBobo2023

Artikel ini merupakan bagian dari Parapuan

Parapuan adalah ruang aktualisasi diri perempuan untuk mencapai mimpinya.

AIA Healthiest Schools Dukung Sekolah Jadi Lebih Sehat Melalui Media Pembelajaran dan Kompetisi

Bobo.id - Indonesia pernah menjadi tanah jajahan bangsa barat pada masa penjelajahan samudra.

Adapun negara yang termasuk bangsa barat adalah negara-negara dari Eropa, seperti Portugis, Belanda, Spanyol, dan Inggris.

Sebelum menjadi tanah jajahan, bangsa barat sebenarnya memiliki beberapa tujuan datang ke Indonesia.

Tujuan ini juga berlaku untuk negara-negara di Asia Tenggara, yang berada di sekitar Indonesia.

Lantas, apa saja motivasi bangsa barat datang ke Indonesia?

Yuk, simak jawabannya dari artikel ini!

Memperluas Kekuasaan

Setelah menemukan daerah penghasil rempah, bangsa barat berlomba-lomba untuk menjadikan daerah tersebut sebagai tanah jajahan.

Tujuan mendapatkan tanah jajahan yaitu untuk mengeruk keuntungan bagi bangsanya sendiri.

Kala itu, bangsa Eropa berupaya untuk menjadikan pulau atau tanah yang ditemukannya sebagai daerah yang dikuasai.

Baca Juga: Apakah Perbedaan Imperialisme Kuno dan Imperialisme Modern? Materi IPS

Semakin banyak dan besar luas wilayah tanah jajahan suatu negara, maka semakin berkuasa negara tersebut dibanding negara lain.

Adapun negara Eropa yang pernah menjajah Indonesia yaitu Portugis (1509-1595), Spanyol (1521-1529), dan Belanda (1602-1942).

Dalam semboyan imperialisme kuno, ada yang disebut Gospel atau penyebaran agama.

Tujuan penjelajahan samudra yang dilakukan bangsa barat yang masuk ke Indonesia yaitu menyebarkan agama.

Di Eropa, banyak orang menganut agama Nasrani, yaitu Kristen dan Katolik.

Setelah berhasil mendapatkan negara penghasil rempah-rempah, bangsa Eropa juga memiliki misi untuk menyebarkan agama Nasrani kepada penduduk daerah kekuasaannya.

Misi ini disebut tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia yang dipelopori oleh bangsa Portugis.